Pengumuman Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Periode Oktober 2015

     Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat PNS untuk periode Oktober 2015, dengan ini kami umumkan hasil Ujian Kenaikan Pangkat PNS untuk periode Oktober 2015 sebagaimana daftar terlampir.

     Bagi peserta yang dinyatakan lulus akan mendapat surat tanda lulus dan segera dproses kenaikan pangkatnya, bagi yang dinyatakan tidak lulus maka tidak akan diproses kenaikan pangkatnya dan harus mengikuti ujian pada periode kenaikan pangkat berikutnya.

     Demikian agar maklum.

Surat Pengumuman [Download Pdf]

Lampiran Pengumuman [Download Pdf]

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh KPK

 

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi sebagai tindakan pencegahan terjadinya gratifikasi sebagai akar dari korupsi ke seluruh instansi pemerintahan dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Pemerintah Kota Bekasi mendapat jadwal untuk menggelar acata tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Balai Patriot dihadiri oleh para Sekretaris SKPD dan ditambah oleh seluruh jajaran Pejabat dan Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.

Sosialisasi yang dipandu oleh narasumber Bapak Tri Budi Rochmanto dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyampaikan bahwa kita sebagai aparatur harus merubah paradigma tentang pengertian gratifikasi, karena selama ini banyak yang berfikiran bahwa gratifikasi yang termasuk tindak pidana korupsi adalah yang merugikan atau menggunakan uang negara, padahal sebenarnya segala bentuk penerimaan uang, barang, fasilitas, diskon atau rabat baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung dan berhubungan dengan jabatan atau kewenangan sebagai aparatur pemerintah adalah bentuk dari gratifikasi.

Berdasar kepada Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 pasal 12B dan 12C mengatur bahwa yang termasuk tindak pidana korupsi selain gratifikasi yaitu merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan yang semuanya menggunakan jabatan atau kewenangan sebagai aparatur dengan ancaman pidana denda 200 juta sampai dengan 1 Milyar hingga hukuman penjara seumur hidup.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Dr. Hj. Reny Hendrawati, M.M. sebelum dimulainya sosialisasi juga sempat menyampaikan kepada para pemangku jabatan agar menjalankan proses pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat membawa aparatur kepada tindak gratifikasi maupun tipikor, serta tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh jajaran yang ada dibawahnya.

Dalam Sosialisasi tersebut KPK juga memberikan arahan apabila terdapat dugaan tindak gratifikasi yang diberikan maka upaya pencegahan pertama adalah dengan menolak pemberian tersebut, apabila sudah terlanjur kita menerimanya maka dalam 30 hari kerja hal tersebut harus dilaporkan ke KPK dengan mengisi formulir laporan dan pihak pelapor akan menerima Surat Keputusan (SK) dari KPK tentang pelaporan atas dugaan pemberian gratifikasi tersebut. Selain itu manfaat dari pelaporan gratifikasi diantaranya adalah melepas ancaman hukuman pidana terhadap penerima, cerminan integritas individu, memutus konflik kepentingan serta sebagai self assessment bagi aparatur untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.

Undangan Rapat dan Pelatihan Teknis Aplikasi ePUPNS

image0064.jpg

    Menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendatan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V77-4/99 Tanggal 27 Juli 2015 tentang implementasi e-PUPNS tahun 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 1 September 2015 seluruh PNS wajib mendaftar untuk pendataan ulang secara elektronik pada situs e-PUPNS BKN (http://pupns.bkn.go.id) paling lambat sampai dengan bulan Desember 2015, apabila sampai dengan baas waktu yang ditentukan PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS maka sanksi yang akan diberikan adalah PNS tersebut akan dikeluarkan dari database nasional dan akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang Saudara untuk hadir pada rapat dan  Pelatihan Teknis Pengisian Aplikasi ePUPNS sesuai dengan undangan yang dapat di unduh di bawah ini :

Surat Undangan [Download Pdf]

Lampiran Undangan [Download Pdf]

Format Surat Usulan [Download Pdf]

Undangan Pembekalan BUP Tahun 2015

undangan_bup_cover_-_Copy.jpg

Berkenaan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembekalan bagi Aparatur yang memasuki Batas Usia Pensiun Tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dengan ini diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Agustus 2015
 Pukul :

09.00 WIB s/d Selesai

Tempat

:

Ruang K.H. Noer Ali Islamic  Center Jl.Jend.A.Yani no. 22 Bekasi
Acara : Pembukaan dan Pengarahan Kegiatan
Catatan : 1. Agar datan tepat waktu dan tidak diwakilkan
    2. Mengenakan pakaian batik

Surat Perintah :

1. Surat Perintah BUP Angkatan 1 [Download Pdf]

2. Surat Perintah BUP Angkatan 2 [Download Pdf]

Undangan On The Job Learning

Undangan_Diklat_20150806-2.jpg

     Menindaklanjuti Surat Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor : 4102/J51/DL/2015 tanggal 28 Juli 2015 hal Pemberitahuan Kegiatan On The Job Learning, dengan ini diharapkan kehadiran Kepala Sekolah se-Kota Bekasi (daftar terlampir) pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 7 Agustus 2015
Pukul : 08.30 s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Nonon Sonthanie
Catatan : Untuk Kepala Sekolah Magang I agar hadir bersama peserta Diklat Calon Kepala Sekolah

     Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Download Surat Undangan [Pdf] => klik disini